Menteri P2MI Ajak Masyarakat Sumbar Maksimalkan Peluang Kerja di Luar Negeri
PADANG — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI RI, Abdul Kadir Karding, mengajak masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) untuk lebih serius memanfaatkan peluang kerja di luar negeri. Selain mendatangkan penghasilan yang menjanjikan, bekerja di luar negeri juga membuka ruang transfer ilmu dan keterampilan yang berguna untuk pembangunan daerah saat pekerja kembali ke kampung halaman.
Hal tersebut disampaikan Menteri Abdul saat bersilaturahim dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar serta jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (3/6/2025).
“Orang Minang memiliki mental perantau yang kuat, itu sudah terbukti sejak lama. Tinggal sekarang bagaimana kita memfokuskan diri melatih keterampilan teknis mereka agar bisa bersaing di sektor formal di luar negeri,” ujar Abdul.
Ia memaparkan, berdasarkan data Kementerian P2MI tahun 2025, baru sekitar 1.854 warga Sumbar yang bekerja di luar negeri. Jumlah itu dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki masyarakat Sumbar.
Menurut Abdul, saat ini terdapat sekitar 1,7 juta job order dari luar negeri yang siap diisi oleh tenaga kerja Indonesia, khususnya di sektor formal seperti perawat, juru masak, teknisi, dan bidang lainnya. Pendapatan yang ditawarkan pun sangat kompetitif, berkisar antara Rp15 juta hingga Rp30 juta per bulan.
“Ke depan, kami akan lebih fokus pada pelatihan dan penempatan pekerja migran terampil di sektor formal. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian P2MI tidak hanya fokus pada penempatan, tetapi juga menjamin perlindungan dan peningkatan kesejahteraan PMI,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa merantau adalah bagian dari identitas budaya masyarakat Minang. Namun, ia juga menekankan bahwa tantangan utama saat ini adalah soal perlindungan terhadap para pekerja migran.
“Kita sudah membentuk Satgas khusus untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumbar. Satgas ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat,” ungkap Mahyeldi.
Ia menyebutkan, berdasarkan data tahun 2024, tercatat 1.473 warga Sumbar bekerja di luar negeri, dengan negara tujuan utama seperti Malaysia, Jepang, dan beberapa negara Asia lainnya.
“Pemprov Sumbar juga terus menjalin komunikasi aktif dengan komunitas Minang di luar negeri, seperti Diaspora Minang yang tersebar di berbagai negara, untuk memperkuat jaringan perlindungan dan dukungan terhadap para PMI,” tambahnya.
Mahyeldi berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat, Sumbar dapat menjadi salah satu provinsi terdepan dalam penyediaan tenaga kerja migran yang berkualitas dan kompetitif.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Pj Sekda Sumbar Yozarwardi UP, Ketua DPRD Sumbar sementara Eviyandri, serta sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wawako Padang Panjang Allex Saputra, Wawako Padang Maigus Nasir, Wabup Lima Puluh Kota Ahlul Badrito, Wabup Agam Muhammad Iqbal, dan Wabup Solok Candra.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
