DPRD Padang Pilih Hotel Luar Daerah 6 Kali Bimtek Tahun 2023, Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta Hingga Batam

Padang, – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan mengejutkan terkait dugaan pemborosan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Padang sepanjang tahun 2023. Salah satu sorotan utama adalah keputusan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) di sejumlah hotel luar kota, alih-alih memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Kota Padang atau hotel yang tersedia di wilayah sendiri.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, disebutkan bahwa DPRD Kota Padang menggelar bimtek sebanyak enam kali sepanjang 2023, seluruhnya di luar Padang. Lokasi kegiatan tersebar di Hotel GC Pekanbaru, Hotel GRD Bukittinggi, Hotel PCF Batam, dan Hotel MCR Jakarta. Bahkan, tiga dari enam kegiatan dilakukan di Hotel GRD Bukittinggi.

Baca Juga

Terima Rekomendasi Cakada Pasaman 2024, Maraondak dan Desrizal: Terimakasih Nasdem

18 Jul 2024

Berikut rincian lokasi dan jumlah pendamping yang terlibat:

1. Bimtek I di Hotel GC Pekanbaru: 20 pendamping
2. Bimtek II di Hotel GRD Bukittinggi: 22 pendamping
3. Bimtek III di Hotel PCF Batam: 23 pendamping
4. Bimtek IV di Hotel MCR Jakarta: 43 pendamping
5. Bimtek V di Hotel GRD Bukittinggi: 52 pendamping
6. Bimtek VI di Hotel GRD Bukittinggi: 51 pendamping

Total dana yang dianggap sebagai pemborosan akibat pelibatan pendamping melebihi batas maksimal mencapai Rp867.569.554. Padahal, Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang Nomor 56 Tahun 2022 dan perubahan melalui Perwako Nomor 122 Tahun 2022 telah menetapkan batas maksimal jumlah pendamping bimtek hanya 11 orang (9 staf dan 2 sopir).

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Padang berdalih bahwa kelebihan jumlah pendamping ini merupakan bagian dari kebutuhan protokoler untuk mendampingi pimpinan dan anggota DPRD. Ia mengacu pada Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang hak protokoler anggota DPRD.

Baca Juga

MK Diskualifikasi Cawabup Mantan Terpidana, Pilkada Pasaman Diulang

24 Feb 2025

Namun, BPK menilai argumen tersebut tidak sejalan dengan prinsip tata kelola anggaran daerah. Menurut BPK, tindakan ini melanggar PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lebih jauh, pilihan untuk terus mengadakan bimtek di luar daerah menimbulkan pertanyaan publik. Kota Padang memiliki sejumlah hotel representatif dan fasilitas pemerintah yang dapat digunakan untuk kegiatan serupa tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perjalanan ke luar daerah.

Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris DPRD Kota Padang, Hendrizal Azhar, belum memberikan tanggapan meskipun telah dikonfirmasi oleh PenaHarian.com melalui pesan WhatsApp pada Senin, 2 Juni 2025.

(Ari)