Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, menegaskan bahwa keselamatan rakyat tidak boleh menjadi objek efisiensi anggaran. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana 2025 yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (7/5/2025).
Dalam arahannya, Wagub Vasko menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam memastikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja maksimal. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mengedepankan prinsip proaktif dan taktis dalam menghadapi potensi bencana di wilayah rawan seperti Sumatera Barat.
“Kita harus menerapkan prinsip ‘kejar bola’ dalam penanggulangan bencana. Efisiensi boleh saja, tapi tidak untuk urusan keselamatan rakyat,” ujar Vasko. Ia menyarankan agar efisiensi dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung, seperti seminar yang kurang efektif, bukan pada program vital penyelamatan warga.
Vasko juga menyampaikan bahwa kepala pelaksana BPBD (Kalaksa) harus memahami bahwa jabatan tersebut bukan sekadar pelengkap, melainkan posisi kunci yang menentukan kesiapan daerah menghadapi bencana. “Kalau ada Kalaksa yang tidak siap atau tidak mampu, lebih baik bergeser. Kita tidak bisa main-main dalam urusan kebencanaan,” tegasnya.
Wagub mengajak kepala daerah untuk aktif mengawal dan menjemput anggaran kebencanaan, serta memastikan penggunaannya tepat sasaran. “Jangan pasif. Saat bencana datang, kita tidak boleh menyesal karena tidak siap,” tambahnya.
Pernyataan tegas Vasko mendapat sambutan positif dari masyarakat. Di media sosial, berbagai komentar dukungan bermunculan. Di Instagram, akun @rikodegamal menulis, “Selalu mantap wagub,” sementara @desmisbahsutandinaro menyampaikan, “Mantap…” Di TikTok, akun @ol.rajomelayu turut berkomentar, “menyala pakwagub,” di unggahan akun resmi @udavasko.
Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, longsor, dan banjir. Karena itu, Vasko mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi bencana.
“Kita berharap seluruh birokrasi, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, benar-benar aktif dan cepat tanggap. Saat bencana datang, yang jadi korban adalah rakyat. Jadi, tetap semangat, jangan ragu, dan segera laporkan segala situasi di lapangan,” pungkas Vasko.