Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Belum Buka Suara Soal Maraknya Anak Mengemis

PADANG, – Maraknya fenomena anak-anak pengemis di berbagai tempat keramaian di Kota Padang menjadi sorotan publik. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dikonfirmasi Wartawan melalui pesan WhatsApp (20/9/26) belum memberikan tanggapan terkait masalah tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, juga belum memberikan konfirmasi.

Baca Juga

Terungkap Masalah Layanan BPJS di Padang, Tinggi Rujukan Diduga Salah Pengodean Diagnosis

23 Jan 2025

Fenomena ini seakan tak ada habisnya, meskipun Pemerintah Kota Padang mengklaim telah melakukan berbagai upaya penertiban. Anak-anak pengemis masih terlihat di banyak lokasi strategis, mulai dari kawasan wisata hingga rumah makan.

Tanggapan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) justru memunculkan banyak pertanyaan tanpa jawaban yang jelas.

Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Eri Sendjaya, menyampaikan bahwa penertiban dan pembinaan terhadap anak jalanan serta pengemis sudah rutin dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. DP3AP2KB sendiri berperan memberikan pendampingan psikologis bersama Unit PPA Polresta Padang.

Baca Juga

Pro Ekonomi Rakyat: Komisi I DPRD Sumbar Kawal Rencana Pembangunan Rest Area Kelok Sembilan

26 Mei 2025

“DP3P2KB memberikan perlindungan kepada anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dalam bentuk pendampingan psikolog bersama unit PPA Polresta Padang agar hak anak tetap terpenuhi. Kami pun sangat menyayangkan orang tua atau pihak-pihak yang melibatkan anak untuk mengemis,” ujar Eri melalui pesan WhatsApp, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, Pemko Padang telah bersikap tegas dengan membentuk berbagai program, seperti Dubalang, Satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), penguatan psikolog, dan rumah singgah. Bahkan, sudah ada kerja sama lintas sektor yang diwujudkan dalam bentuk MoU.

“Untuk mengatasi masalah sosial ini perlu dukungan semua pihak agar Kota Padang lebih tertib. Jika hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinsos terbukti ada pelanggaran pidana, maka kasus eksploitasi anak tersebut kita serahkan kepada aparat hukum,” tegasnya.

Meski penertiban dan pembinaan diklaim rutin, pertanyaan mendasar tetap muncul: mengapa anak-anak pengemis masih marak terlihat hampir setiap hari? Ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah yang diambil belum efektif atau ada faktor lain yang belum tertangani.

Selain itu, belum ada data konkret yang disampaikan DP3AP2KB Kota Padang mengenai keberhasilan program yang ada. Publik tidak tahu berapa jumlah anak yang berhasil ditangani, dibina, atau dikembalikan ke keluarga dan sekolah. Ini membuat sulit untuk mengukur dampak nyata dari rumah singgah, Dubalang, dan Satgas PATBM.

Pertanyaan lain yang juga mengemuka, dan belum dijawab oleh Eri Sendjaya, adalah mengenai kendala utama yang menyebabkan anak-anak ini kembali ke jalanan. Apakah masalahnya terletak pada faktor ekonomi keluarga, lemahnya pengawasan orang tua, atau justru adanya pihak yang sengaja mengeksploitasi mereka?

Terkait pernyataan Eri Sendjaya menyebutkan jika hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinsos terbukti ada pelanggaran pidana, maka kasus eksploitasi anak tersebut diserahkan kepada aparat hukum. Namun belum ada penjelasan rinci mengenai berapa jumlah kasus yang sudah diproses secara pidana dan ditindaklanjuti.