Wako, Wawako dan Sekwan Kompak Bungkam Soal DPRD Padang Jauh-jauh Pergi Bimtek ke Jakarta Bawa Uang Daerah

Padang – Di tengah Pemerintah Kota Padang melakukan efisiensi anggaran untuk menyelamatkan keuangan daerah yang sedang tertekan defisit, langkah DPRD Kota Padang justru menuai sorotan. Pada 22–24 Oktober 2025, DPRD menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) jauh dari Kota Padang di sebuah hotel mewah di Jakarta, seluruh biayanya dibebankan kepada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Sekretariat DPRD.

Sikap DPRD ini dinilai bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi dan pengendalian belanja. Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan APBD 2025 pada 30 Juni 2025, Pemko mengungkapkan defisit anggaran mencapai Rp162,2 miliar.

Baca Juga

Plt Sekda Bungkam soal Temuan BBM di Sekretariat Daerah Masa Kepemimpinan Bupati Pasaman Sabar AS

24 Jan 2025

Defisit itu rencananya ditutupi melalui SILPA 2024 sebesar Rp135,9 miliar dan rencana pinjaman daerah Rp37,4 miliar.

Kondisi serupa kembali mencuat saat pembahasan R-APBD 2026. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebut APBD 2026 berada pada posisi minus.

Pendapatan Asli Daerah yang diperkirakan Rp1,1 triliun mengalami pengurangan Rp120 miliar, membuat PAD berada di kisaran Rp1,005 triliun. Dengan perhitungan belanja, masih terdapat defisit sekitar Rp120 miliar sehingga pembahasan terus dilakukan untuk mencari solusi, termasuk opsi pinjaman daerah sebesar Rp81 miliar.

Baca Juga

Proyek Kantor DPMPTSP Pasaman Rp2,9 Miliar Kurang Volume Rp39 Juta

27 Jun 2024

Di tengah situasi keuangan yang ketat itulah, DPRD tetap melaksanakan Bimtek tiga hari di Jakarta dengan tema “Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Perencanaan Anggaran, Pertanggungjawaban Keuangan, dan Peraturan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik”.

Berbagai pihak mempertanyakan urgensi dan lokasi kegiatan tersebut, mengingat Bimtek serupa dapat dilaksanakan di Kota Padang atau daerah lain di Sumbar dengan biaya jauh lebih efisien sesuai semangat penghematan yang digaungkan Pemko.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dan Sekretaris DPRD, Hendrizal Ashar, telah dimintai konfirmasi terkait total anggaran kegiatan, meliputi biaya hotel, transportasi, uang harian, narasumber, dan fasilitas lainnya. Hingga kini belum ada penjelasan rinci.

“Kalau detail anggaran bagusnya ke Sekwan. Saya tidak bisa panjang menjelaskan lewat WhatsApp,” ujar Muharlion, Minggu (9/11/2025).

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Padang, Hendrizal Ashar, belum memberikan keterangan resmi.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, serta Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum merespons hingga berita ini diterbitkan.