Rekomendasi LKPJ 2024 Disahkan, DPRD Sumbar Komit Dukung Pembangunan Berkelanjutan

PenaHarian.com
14 Mei 2025 16:24
2 menit membaca

Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga kualitas pemerintahan daerah dengan menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (14/5/2025), di ruang sidang utama DPRD Sumbar.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, bersama Wakil Ketua Iqra Chissa, turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Agenda ini mencakup penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus), pembacaan konsep rekomendasi, pengambilan keputusan, hingga penyerahan resmi dokumen rekomendasi kepada pihak eksekutif.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82?

Dalam sambutannya, Evi Yandri menekankan bahwa proses penyusunan rekomendasi dilakukan secara transparan dan komprehensif, mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan Sumatera Barat.

“Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata pengawasan DPRD dalam mendorong efektivitas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujarnya.

DPRD Sumbar, kata Evi, akan terus konsisten menjalankan fungsi pengawasannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh tahapan LKPJ dijalankan dengan tertib dan sesuai mekanisme.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82?

Gubernur Mahyeldi dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas kerja keras DPRD dalam menyusun rekomendasi yang konstruktif dan solutif.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk menyempurnakan program dan layanan publik ke depan,” ungkap Mahyeldi.

Melalui forum tersebut, DPRD Sumbar kembali menegaskan posisinya sebagai lembaga legislatif yang responsif, kritis, dan proaktif dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan tercapainya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.