Perkuat Fungsi Legislatif, DPRD Sumbar Berbagi Pengalaman dengan Bamus DPRD Limapuluh Kota
PADANG, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai mitra kolaboratif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan legislatif di tingkat daerah. Pada Selasa (22/4/25), Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melakukan kunjungan konsultatif ke DPRD Sumbar, yang diterima langsung oleh Anggota Komisi IV, H. Muzli M. Nur, S.Pd.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Khusus 1 DPRD Sumbar ini difokuskan pada konsultasi dan koordinasi mekanisme penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD sebagai instrumen penting dalam mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi, H. Muzli M. Nur menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD provinsi dan kabupaten dalam menyusun Renja yang strategis dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini sebagai langkah positif dalam memperkuat kinerja lembaga perwakilan rakyat di daerah. DPRD Sumbar terbuka untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyusunan Renja yang terukur dan responsif,” ujar Muzli.
Diskusi mendalam antara kedua lembaga legislatif ini menjadi forum produktif dalam mengeksplorasi strategi perencanaan kerja yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Ketua Bamus DPRD Limapuluh Kota menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh referensi langsung dari DPRD Provinsi terkait proses penyusunan Renja yang lebih sistematis dan akuntabel.
“Melalui konsultasi ini, kami berharap bisa mendapatkan masukan berharga dari DPRD Sumbar dalam merancang program kerja yang tepat sasaran dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kunjungan ini mencerminkan semangat keterbukaan dan pembelajaran antar-lembaga legislatif serta mempertegas posisi DPRD Sumbar sebagai mitra utama dalam penguatan kapasitas DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Dengan kolaborasi seperti ini, diharapkan terjadi harmonisasi program kerja antar tingkat pemerintahan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal dan pembangunan daerah yang inklusif.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
