Penyidikan Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Sumbar Dihentikan, IAW Minta Jaksa Agung Segera Bertindak
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus (kemeja merah) bersama pengurus IAW saat akan masuk ke gedung KPK, Senin 20 Mei 2024/RMOLJakarta, – Penyidikan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 pengadaan Alat Pelindung Wajah (Face Shield) tahun 2020 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) disorot banyak pihak. Terlebih setelah waktu panjang Penyidikan sejak 18 April 2024, pada Senin (23/12/24) Kejati Sumbar lakukan press release bahwa perkara dugaan korupsi itu telah dihentikan penyidikannya (SP3).
Menanggapi SP3 tersebut, Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak Jaksa Agung melakukan supervisi terhadap kasus yang telah menjadi perhatian publik ini.
Sekretaris pendiri IAW, Iskandar Sitorus mengatakan kalau diperhatikan penghentian kasus dugaan korupsi dana covid-19 di Kejati Sumbar. Ini menjadi patut untuk jadi perhatian Jamwas.
Pertama menurut Iskandar, kasus sudah berjenjang, artinya sudah ada penyidikan yang kuat, sebab sebelumnya sudah ada penyelidikan yang dilakukan tentu dengan sistematis.
“Kami mendesak Jaksa Agung lakukan supervisi terhadap SP3 Kejati Sumbar. Terlebih sudah menjadi perhatian publik sejak awal. Saran kami segera ditangani Jamwas”, tegas Iskandar Sitorus.
Sebagaimana diketahui kabar SP3 perkara ini mengejutkan publik secara nasional terutama Sumatera Barat. Penyidikan dugaan korupsi itu sudah 8 bulan lamanya. Penyidik telah meyakini adanya indikasi kuat penyimpangan, sehingga Kajati Sumbar yang waktu itu dijabat Asnawi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/L.3/Fd.1/04/2024 tanggal 18 April 2024.
Pada 31 Mei 2024 lalu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar yang waktu itu dijabat Hadiman kepada wartawan mengatakan tim penyidik telah memeriksa 19 saksi yang terdiri dari pejabat BPBD Sumbar, rekanan, dan ahli terkait. Proses penyidikan menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara oleh auditor internal kejati.
“Setelah penghitungan kerugian negara keluar, kita akan segera menetapkan tersangka,” kata Hadiman yang merupakan Jaksa Teladan dalam Integritas pada perhelatan Adhyaksa Awards 2024.
Kemudian pada Agustus 2024, Hadiman dimutasi menjadi Kepala Subdirektorat Prapenuntutan, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Jampidum Kejaksaan Agung.
Sementara kasus dugaan korupsi dana Covid-19 belum tuntas. Demikian juga dengan Kajati Sumbar, Asnawi berakhir masa kerjanya di Sumbar, Agustus 2024.
Hadiman digantikan Fajar Mufti sebagai Aspidsus, dan untuk jabatan Plt Kajati Sumbar dilanjutkan Wakajati, Sugeng Hariadi. Pada 9 Agustus 2024, Kejati Sumbar resmi memiliki pimpinan definitif posisi Kajati Sumbar diisi oleh Yuni Daru Winarsih.
Terhadap kasus ini, Politisi PDIP Ruhut Sitompul juga memberikan perhatian. “Kajati jangan macam-macam. Karena Jaksa Agung tidak main – main dalam pemberantasan korupsi. Apalagi beliau dipercaya kembali jadi Jaksa Agung”, kata Fungsionaris DPP PDIP itu kepada Wartawan, Sabtu (21/12/2024).
Menurut eks DPR RI itu, Kejati Sumbar harus mengambil sikap bila audit kerugian negara sudah keluar. “Bila data sudah lengkap, harus segera mengambil sikap. Kejaksaan Agung juga harus mengambil sikap, dan Kejaksaan Agung harus dikabarkan”, ujar Ruhut.
Kembali dipertegas Raja Minyak ini, Presiden Prabowo benar-benar serius mencegah dan memberantas koruspi. “Ini bukan mencegah tapi memberantas, bila memang ada kebocoran. Jaksa Agung mesti cepat memerintahkan bawahannya. Bila Jaksa Agung belum tahu, segera kabarkan”, tukas Ruhut.
Berbagai pihak terus menyorot kinerja Kejati Sumbar. Akhirnya pada Senin 23 Desember 2024, Kejati Sumbar lakukan press release penghentian penyidikan.
“Dalam perkara ini belum ada pemenuhan terhadap Mens Rea dan juga unsur pada pasal yang disangkakan yaitu pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” bunyi kutifan press release.
Meski demikian, dalam press release yang diterima pada Selasa 24 Desember 2024 melalui pesan WhatsApp, tidak dijelaskan kapan tanggal penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
