Natalius Pigai Sebut Sumbar Rumah Kedua, Kagumi Budaya dan Kedamaian Ranah Minang
PADANG – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut Sumatera Barat (Sumbar) sebagai rumah keduanya setelah Papua dan Yogyakarta. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pertemuan bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernur, Jumat (17/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis terkait penguatan instrumen HAM di daerah. Turut hadir para pejabat eselon I dan II Kementerian HAM, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sumbar, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menyambut hangat kehadiran Menteri HAM beserta rombongan, seraya menegaskan bahwa kedatangan Natalius Pigai merupakan bentuk kemitraan strategis antara Kementerian HAM dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, kerja sama ini menjadi upaya nyata untuk menghidupkan dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat.
Mahyeldi menuturkan, masyarakat Sumbar telah lama menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang sejalan dengan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” Falsafah tersebut, ujarnya, mengandung nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat Minangkabau.
Ia juga menyebut, Pemprov Sumbar rutin melaporkan pelaksanaan Aksi HAM setiap tahun. Pada tahun 2024, nilai capaian akhir Pemprov Sumbar mencapai 85,3. Tak hanya itu, Sumbar juga berhasil memperoleh penghargaan sebagai provinsi yang aktif membina kabupaten dan kota dalam mewujudkan daerah peduli HAM.
“Bahkan ketika demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah pada Agustus lalu, Sumbar tetap aman dan damai. Ini bukti masyarakat kita memahami makna hak asasi manusia, menyampaikan aspirasi dengan cara bermusyawarah,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga membentuk Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM yang telah melaporkan hasil kinerjanya dengan nilai capaian 89,5 pada 2024. Pemerintah berharap nilai tersebut meningkat pada tahun berikutnya melalui kolaborasi yang lebih terarah antara pemerintah dan dunia usaha.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengapresiasi filosofi “duduk basamo” yang diangkat Gubernur Mahyeldi sebagai cara menyelesaikan persoalan melalui mufakat. Ia menilai prinsip kebersamaan tersebut layak diterapkan di tingkat nasional karena mencerminkan semangat gotong royong bangsa Indonesia.
“Dulu saya menyebut Ranah Minang sebagai rumah ketiga, tapi setelah mendengar filosofi dan melihat kedamaian di sini, mulai sekarang Sumatera Barat jadi rumah kedua saya,” kata Pigai disambut tepuk tangan hadirin.
Ia menjelaskan, rumah pertamanya tetap Papua, tanah kelahiran, dan rumah keduanya dulu Yogyakarta, tempat ia menimba ilmu. Namun kini, Sumbar menjadi bagian istimewa baginya karena masyarakatnya hidup damai tanpa konflik antar suku, ras, maupun agama.
Pigai juga memuji kekayaan budaya dan kuliner khas Minangkabau yang menurutnya sangat menggambarkan keramahan dan kebaikan masyarakatnya. Ia menilai, orang Minang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa, termasuk dalam perumusan dasar negara Pancasila.
Dalam kesempatan itu, Pigai menegaskan tiga tugas utama pemerintah dalam bidang HAM, yakni merevitalisasi peraturan perundang-undangan, melindungi warga negara, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran Kementerian HAM untuk memperkuat peradaban berbasis HAM melalui tindakan, pikiran, dan tutur kata yang berkeadilan.
“Bangunlah peradaban HAM dari hati dan pikiran. Tugas kita bukan hanya melayani, tapi memastikan setiap kebijakan benar-benar melindungi dan memanusiakan rakyat,” pesan Pigai menutup pertemuan tersebut.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
