Nagari Tertinggal Menurun Jadi 10, Gubernur Sumbar: Satukan Tekad, Harus Naik Status
PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu dalam upaya meningkatkan status nagari/desa di Sumbar, khususnya yang masih berstatus tertinggal. Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (04/09/2024).
Dalam rakor tersebut, Mahyeldi menekankan pentingnya gotong royong dalam menerangi seluruh nagari/desa di Sumbar. Berdasarkan data IDM 2024, terdapat 368 nagari/desa yang sudah berstatus mandiri dari total 1.035 nagari/desa di Sumbar. Namun, masih ada 10 nagari/desa yang berstatus tertinggal, menurun dari 25 nagari/desa pada IDM 2023.
“Dengan semangat persatuan dan kerja keras, kita harus memastikan setiap nagari/desa di Sumbar bisa meraih status mandiri. Seperti pesan Bapak Mohammad Hatta, satu obor tidak bisa menerangi seluruh Indonesia, jadi kita harus menyalakan lampu di seluruh nagari/desa,” ujar Mahyeldi dalam sambutannya.
Dalam upaya untuk mengatasi masalah nagari/desa tertinggal, Gubernur Mahyeldi berharap dukungan dari semua pihak, terutama mengingat tantangan keterbatasan fiskal yang sering dihadapi.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumbar terus mencari cara untuk mendorong nagari/desa agar naik status dari tertinggal menjadi berkembang, maju, dan akhirnya mandiri.
Mahyeldi juga menambahkan bahwa Pemprov Sumbar sedang menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan membantu intervensi lebih jauh dalam pembangunan nagari/desa. Ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan status nagari/desa dan mengurangi jumlah nagari tertinggal menjadi nol pada tahun ini.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, melalui Kepala Bidang Kerja Sama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan DPMD Sumbar, Vera Irawati, mengungkapkan bahwa rakor IDM 2024 dihadiri oleh 194 peserta, termasuk OPD terkait dari kabupaten/kota, Pemprov Sumbar, akademisi, pendamping desa, dan lembaga mitra pemerintahan.
“Rakor ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pengukuran IDM, meningkatkan sinergitas antar OPD dan antar Pemda, serta menyusun strategi yang lebih baik dalam peningkatan status nagari/desa di Sumbar,” kata Vera.
(Adv)
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
