MPLS Harus Jadi Wadah Pembentukan Karakter, Ketua DPRD Padang Ingatkan Sekolah

PenaHarian.com
10 Jul 2025 19:16
2 menit membaca

Padang – Menyongsong dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jangan hanya dipahami sebatas acara seremonial. Ia menekankan agar kegiatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang pembinaan karakter dan penanaman nilai tanggung jawab kepada peserta didik sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (10/7/2025), Muharlion mengingatkan bahwa MPLS tidak cukup berhenti pada pengenalan gedung sekolah, tata ruang, maupun urusan administratif semata. Lebih jauh, kegiatan ini menurutnya harus menyentuh aspek mental, spiritual, serta kedisiplinan siswa.

“MPLS ini harus mampu memberi pemahaman bahwa menjadi pelajar ada tanggung jawabnya. Kalau mereka terlibat dalam hal-hal negatif, seperti tawuran, itu tetap menjadi tanggung jawab sekolah dalam mendidik,” ujarnya.

Ia menambahkan, sekolah sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi fisik seperti ruang kelas dan fasilitas, melainkan juga sebagai lingkungan yang menanamkan norma, tata tertib, dan kewajiban siswa. Karena itu, menurutnya, penekanan pada nilai tanggung jawab sangat penting ditanamkan sejak hari pertama MPLS berlangsung.

Muharlion juga menyoroti pentingnya pembinaan spiritual dalam proses pengenalan lingkungan sekolah. Baginya, pembinaan iman dan moral merupakan fondasi dalam membentuk perilaku positif para pelajar, sehingga bisa menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah terjerumus ke perilaku menyimpang.

“Kedisiplinan dan pembinaan spiritual harus berjalan beriringan. Kalau karakter anak sudah terbentuk sejak awal, peluang mereka untuk ikut dalam perilaku negatif seperti tawuran tentu jauh lebih kecil,” ungkapnya.

Politisi tersebut menilai bahwa masalah kenakalan remaja, khususnya tawuran, bukan perkara sepele dan membutuhkan perhatian dari banyak pihak. Oleh karena itu, ia mendorong agar pelaksanaan MPLS melibatkan unsur lain di luar sekolah, seperti aparat kepolisian, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

“Persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah. Semua elemen harus berperan. Mulai dari aparat, alim ulama, hingga tokoh masyarakat. Bahkan aturan jam malam yang telah dibuat Wali Kota sebaiknya juga disampaikan dalam MPLS, agar siswa betul-betul paham,” jelas Muharlion.

Dengan keterlibatan banyak pihak, ia berharap MPLS benar-benar mampu menjadi langkah awal yang efektif dalam membangun generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki kesadaran sosial yang kuat.


Tidak ada komentar untuk ditampilkan.