
PADANG — Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyerahkan bantuan senilai Rp30,3 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Penyaluran bantuan berlangsung di Aula Maninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang dan turut dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kamis (12/2/2026).
Bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung proses pemulihan pascabencana, khususnya pada sektor ketenagakerjaan dan penguatan ekonomi masyarakat. Yassierli menegaskan kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bentuk nyata dukungan bagi warga Sumbar yang terdampak.
Ia merinci, total bantuan Rp30,3 miliar itu diwujudkan melalui pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima lokasi, 20 paket program Padat Karya, serta program Tenaga Kerja Mandiri bagi 100 calon wirausahawan. Selain itu, disiapkan pula pelatihan vokasi untuk 5.000 orang dengan durasi antara satu hingga tiga minggu.
Tak hanya program pelatihan, Kemnaker juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Dukungan peralatan seperti mesin bor dan mesin air turut diberikan untuk menunjang kebutuhan komunitas.
Menurut Yassierli, bantuan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya Kemnaker menyalurkan dukungan melalui program Kemnaker Peduli pada Desember lalu. Saat itu, kementerian juga mengerahkan relawan dan membuka dapur umum bagi masyarakat terdampak.
Ia menambahkan, melalui BPVP Padang dan jaringan balai pelatihan lainnya, Kemnaker berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang membutuhkan waktu serta kolaborasi berbagai pihak.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa bencana yang terjadi pada November tahun lalu berdampak luas, tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga memukul sektor ketenagakerjaan dan sumber penghidupan warga.
Mahyeldi mengungkapkan, total kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun. Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak yang mencakup 313 nagari, 83 kecamatan, dan lebih dari 72 ribu kepala keluarga.
Ia menilai, kondisi tersebut menuntut langkah pemulihan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, bantuan dari Kemnaker dinilai sebagai intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja.
Mahyeldi juga menekankan bahwa program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, mengingat Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjutnya, akan mengawal pelaksanaan seluruh program tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.