PARIAMAN — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Samsat Padang Pariaman pada Selasa (23/9/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kualitas pelayanan sekaligus membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Muhidi menegaskan perlunya inovasi untuk memperluas jangkauan layanan. Salah satu gagasan yang didorongnya adalah pembentukan Samsat Nagari sebagai upaya mendekatkan pelayanan pajak kendaraan kepada masyarakat di tingkat nagari.
“Layanan yang dekat dan mudah dijangkau tentu akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,” ucapnya.
Selain penguatan Samsat, Muhidi juga menyoroti peluang peningkatan PAD melalui optimalisasi aset daerah. Menurutnya, aset yang belum termanfaatkan dapat diolah melalui skema kerja sama pemanfaatan, penyewaan, hingga Build Operate Transfer (BOT). Ia menambahkan bahwa persoalan tambang liar di sejumlah daerah perlu ditangani bersama melalui koordinasi lintas wilayah.
Muhidi turut menyinggung perlunya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi legalisasi aktivitas tambang rakyat agar berjalan sesuai aturan dan memberikan kontribusi bagi daerah. Ia berharap capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Pariaman—yang baru mencapai sekitar 70 persen—dapat ditingkatkan melalui strategi terpadu.
Kepala Samsat Pariaman, Rianda Putra, menyampaikan bahwa rencana Samsat Nagari memungkinkan dijalankan melalui dukungan dana opsen kabupaten/kota. Ia juga menjelaskan wacana penggratisan biaya balik nama kendaraan yang hanya akan diterapkan pada biaya administrasi, serta hambatan distribusi pelat nomor yang masih harus diambil di Padang.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon, Kasubag Humas dan Protokol Dahrul Idris, serta Kasat Lantas Polres Padang Pariaman Rudi.