Sijunjung, – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menerima berbagai aspirasi terkait kebutuhan penguatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pelayanan UPTD Samsat Sijunjung saat melakukan kunjungan kerja. Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangan DPRD Sumbar, Kamis (29/1/2026).
Menurut Muhidi, UPTD Samsat merupakan ujung tombak penerimaan daerah. Jika pelayanan tidak ditopang SDM dan fasilitas memadai, maka dampaknya akan langsung terasa terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Dalam kunjungan itu, jajaran UPTD Samsat Sijunjung menyampaikan keterbatasan jumlah aparatur sipil negara. Saat ini, unit tersebut hanya didukung empat ASN, kondisi yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan target pelayanan.
Selain kekurangan SDM, kondisi bangunan kantor juga menjadi perhatian. Gedung yang berdiri sejak 1992 dinilai sudah tidak representatif serta minim ruang penunjang, sehingga kurang mendukung efektivitas kerja dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat.
Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTD Samsat Sijunjung, Rio Satria, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan. Salah satunya menyiapkan layanan Samsat Drive Thru yang akan berlokasi di Kantor DPRD Kabupaten Sijunjung dan direncanakan diresmikan bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Sijunjung.
Pada 2026, UPTD Samsat Sijunjung juga akan meluncurkan inovasi layanan SIBER atau Signal Berbantuan. Layanan ini ditujukan membantu wajib pajak yang mengalami kendala pembayaran melalui payment point yang telah ditetapkan agar pelayanan tetap inklusif.
Rio menambahkan, saat ini UPTD Samsat Sijunjung mengoperasikan Samsat Keliling sebanyak delapan kali dalam sebulan. Namun, keterbatasan kendaraan operasional menjadi tantangan karena luasnya wilayah layanan di Kabupaten Sijunjung.
Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Daswanto, menilai dengan cakupan wilayah yang luas dan target penerimaan tinggi, Samsat Sijunjung membutuhkan tambahan personel dan sarana operasional. Ia juga mengapresiasi inovasi yang disiapkan seperti Samsat Drive Thru, SIBER, dan Samsat Keliling yang perlu didukung melalui kebijakan anggaran.
Dalam kesempatan itu, Muhidi turut mendorong kolaborasi UPTD Samsat Sijunjung dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk mengoptimalkan target PAD 2026, terutama dari sektor Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat.
Muhidi mengapresiasi capaian UPTD Samsat Sijunjung sepanjang 2025 yang berhasil membukukan pendapatan Rp30,91 miliar atau 123,2 persen dari target Rp25,08 miliar, sehingga menghasilkan surplus signifikan bagi kas daerah.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data potensi objek pajak, mulai dari pajak kendaraan bermotor hingga PAP dan PAB, agar pemungutan pajak lebih efektif dan berkelanjutan.
Rio Satria menyebut UPTD PPD Sijunjung meraih peringkat kedua terbaik dalam pencapaian target perubahan tahun anggaran 2025 setelah melampaui seluruh target pajak yang ditetapkan.
Dari rincian capaian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencatat realisasi Rp13,38 miliar atau 168,29 persen dari target Rp7,95 miliar. Pajak Kendaraan Bermotor juga stabil dengan capaian Rp17,52 miliar atau 102,34 persen.
Kinerja menonjol terlihat pada sektor Opsen BBNKB Kabupaten Sijunjung yang mencapai 224,48 persen. Secara keseluruhan, total Opsen PKB dan BBNKB yang dihimpun mencapai Rp21,53 miliar.
Pada sektor Pajak Air Permukaan, terdapat sembilan objek pajak aktif dengan rata-rata tagihan Rp3.820.200 per bulan. PDAM Tirta Sanjung Buana menjadi wajib pajak terbesar, disusul PT Sumatera Karya Agro dan PT Kemilau Permata Sawit.
Untuk Pajak Alat Berat, UPTD PPD Sijunjung mendata tujuh unit wheel loader milik tiga perusahaan, yakni PT Sumatera Karya Agro, PT Sawit Makmur Perkasa, dan PT Kemilau Permata Sawit.