Ketua DPRD Sumbar Dorong Pengawasan Ketat Keuangan Daerah di Entry Meeting BPK
JAKARTA — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance. Penegasan itu disampaikannya usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus diperkuat untuk memastikan pengelolaan anggaran berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurutnya, pemeriksaan LKPD oleh BPK perlu dimaknai sebagai momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah, terutama agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan akuntabel.
DPRD juga mencatat bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus masa transisi dalam evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.
Sejumlah tantangan turut menjadi perhatian, terutama dampak bencana hidrometeorologi sepanjang 2025. Pemerintah mencatat banjir bandang dan tanah longsor terjadi di 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari, desa, dan kelurahan di Sumatera Barat.
Tekanan fiskal daerah juga meningkat akibat kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.
Meski demikian, DPRD mencatat capaian positif pada indikator makro. Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melambat dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025, dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.
Entry meeting tersebut dipimpin Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, serta dihadiri pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, dan pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.
Melalui kegiatan ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan aktif dan kooperatif mendukung kelancaran proses audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Muhidi juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas perannya menjaga transparansi pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Ia menilai, pemeriksaan yang dilakukan BPK menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ia menyatakan kesiapan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
