Kawal Pemulihan Pascabencana, DPRD Sumbar Minta Pemda Segera Lengkapi Data
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.MPadang, – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M, menegaskan bahwa DPRD Sumbar berkomitmen mengawal seluruh proses pemulihan pascabencana banjir bandang, longsor, dan galodo yang melanda berbagai daerah di Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikannya saat meninjau langsung bantuan dari Fraksi PKS DPR RI pada Senin (01/12/2025) di Padang.
Menurut Muhidi, kehadiran DPRD di lapangan merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak. Ia menilai langkah ini penting sebagai bagian dari pengawasan sejak tahap awal penanganan bencana.
Dalam peninjauannya, Muhidi menyampaikan bahwa setiap bentuk bantuan memiliki arti besar bagi warga yang tengah berupaya bangkit dari kondisi pascabencana. Ia menekankan perlunya solidaritas dan kebersamaan seluruh pihak agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
Muhidi juga menyatakan bahwa DPRD Sumbar mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional. Dengan adanya penetapan tersebut, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan yang lebih besar, terutama untuk pembangunan kembali infrastruktur dan penyediaan hunian layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Ia menilai langkah ini penting mengingat luas dan beratnya dampak kerusakan yang terjadi.
Lebih lanjut, Muhidi mengungkapkan adanya peluang pembangunan rumah susun bagi korban yang kehilangan tempat tinggal. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah segera mempercepat pendataan korban dan kerusakan. Data yang lengkap dan akurat menjadi syarat utama agar bantuan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.
DPRD Sumbar, tegas Muhidi, akan terus mengawal seluruh tahapan pemulihan, mulai dari proses pendataan, pengajuan bantuan, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan. Ia memastikan lembaganya akan berada di garis terdepan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Komitmen tersebut, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab moral DPRD Sumbar kepada masyarakat yang tengah menghadapi masa-masa sulit.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
