Inspektorat Pasaman Diduga Buka Informasi Rahasia ke Publik, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik, Bupati Harus Beri Sanksi
Pengamat Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Dr. (can) Zulwisman, SH.,MHPasaman, – Inspektorat Kabupaten Pasaman yang diduga membuka informasi rahasia (Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat) ke Publik dengan menyampaikan ke sejumlah media massa, makin menjadi perhatian banyak pihak. Pengamat Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Dr. (can) Zulwisman, SH.,MH menyebut bahwa tindakan itu pelanggaran etik.
“Apa yang dilakukan oleh Inspektur adalah bagian dari pelanggaran etik atas tindakan membuka LHP kepada pihak yang tidak berkepentingan atau pada publik. Maka Bupati tentu harus memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan”, kata Zulwisman kepada PenaHarian.com, Selasa (9/4/2024).
“Dalam konteks korupsi, lembaga yang berhak menyatakan kerugian keuangan negara atau daerah bukanlah Inspektorat, tapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang BPK dan dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2016”, jelas Dosen UNRI tersebut.
Sebagaimana diketahui kabar mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Pasaman atas pemeriksaan seorang ASN telah dilaporkan Kejaksaan Negeri Pasaman pada (4/4/2024) kemarin menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Tak tanggung – tanggung, sejumlah media massa memuat pemberitaan LHP Inspektorat yang dilaporkan tersebut. Sumber pemberitaan salah seorang tim pemeriksa tidak disebutkan namanya hingga Inspektur Kabupaten Pasaman.
Terkait hal ini, Irban V Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Adha Yanuar, menegaskan bahwa LHP Inspektorat bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka kepada publik. Penegasan ini menjawab pertanyaan apakah LHP Inspektorat boleh diakses oleh publik.
“LHP APIP (Inspektorat) bersifat rahasia dan termasuk Informasi yang dikecualikan dalam Keterbukaan Informasi Publik”, kata Adha Yanuar kepada PenaHarian.com, Senin (8/4/2024).
Kerahasiaan LHP Inspektorat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017, pada Pasal 23 ayat (2) menjelaskan laporan hasil pengawasan APIP bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PenaHarian.com telah berusaha mengonfirmasi Bupati Pasaman, Sabar AS, dan Inspektur Kabupaten Pasaman, Amdarisman, melalui pesan WhatsApp terkait LHP yang dilaporkan, serta proses yang dilalui sebelum dilaporkan ke Kejaksaan hingga disampaikan ke media massa. Namun, keduanya belum merespons sampai berita ini diterbitkan.
(Dayat)
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
