DPRD Sumbar Soroti Pertanggungjawaban APBD 2024, Minta Penjelasan Komprehensif dari Gubernur

PenaHarian.com
16 Jun 2025 21:37
2 menit membaca

Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penting pada Senin (16/6) untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar Tahun 2024.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dan dihadiri oleh Gubernur Mahyeldi beserta jajaran.Dalam rapat tersebut, berbagai fraksi menyampaikan pandangannya terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah provinsi.

Berdasarkan data yang ada, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp2,94 triliun atau 88,03% dari target, sementara realisasi belanja mencapai 92,97%.Pimpinan rapat, Muhidi, menyoroti beberapa poin penting dari laporan tersebut, termasuk sisa belanja yang cukup besar serta adanya utang pemerintah daerah yang mencapai sekitar Rp510 miliar.

SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari tahun 2024 juga tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk menutupi defisit APBD tahun 2025 karena sebagian besarnya merupakan dana yang sudah dialokasikan untuk kegiatan tertentu, seperti Dana BOS dan Dana DAK.

Menanggapi kondisi tersebut, Muhidi menekankan pentingnya kebijaksanaan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun 2025 agar kebijakan yang diambil bisa lebih efektif.

Seluruh fraksi di DPRD Sumbar, mulai dari PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PPP, hingga gabungan PDI-P dan PKB, secara bergantian menyampaikan pertanyaan dan permintaan penjelasan. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Mahyeldi diharapkan dapat memberikan jawaban dan tanggapan yang komprehensif pada rapat paripurna berikutnya yang dijadwalkan pada Selasa, 17 Juni 2025.

Proses ini diharapkan bisa menghasilkan solusi terbaik untuk pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.