Padang, – Penanganan krisis air bersih setelah banjir bandang di Kota Padang mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Padang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) bersama Perumda Air Minum Kota Padang menjadi sasaran kritik dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Padang, Kamis (22/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mempertanyakan keseriusan Perkim dalam menjalankan rencana pembangunan ratusan sumur bor yang disebut sebagai solusi jangka pendek krisis air bersih. Dari 200 titik yang diklaim telah didata, ia menilai realisasi di lapangan hampir tidak terlihat.
Dalam forum tersebut, Rachmad menegaskan bahwa yang terealisasi baru empat sumur bor. Ia juga menanyakan apakah Perkim telah turun langsung ke lapangan serta berkoordinasi dengan lurah dan camat sebelum menyampaikan data tersebut.
Kritik serupa diarahkan kepada Perumda Air Minum Kota Padang yang dinilai lamban merespons keluhan masyarakat. Menurutnya, aduan warga terkait kekeringan hampir setiap hari diterimanya, sementara sejumlah penampungan air yang dibangun justru sudah lama tidak terisi.
Ia menyebut sering menghubungi pihak Perumda Air Minum, namun respons yang diterima dinilai belum menunjukkan langkah nyata. Jika armada tangki air kurang, ia menyarankan agar dilakukan penyewaan demi memenuhi kebutuhan warga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menjelaskan bahwa warga terdampak krisis air bersih terbagi menjadi pelanggan dan nonpelanggan Perumda Air Minum.
Menurutnya, penanganan bagi pelanggan menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum, sedangkan warga nonpelanggan akan ditangani oleh BPBD Kota Padang sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
