DPRD Padang Paripurna LKPJ 2025, Beri Rekomendasi untuk Perbaikan Kinerja Pemko
PADANG — DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan dua agenda sekaligus di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass, Kecamatan Kuranji. Agenda tersebut meliputi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025 serta penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan tersebut, Senin (6/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub. Turut hadir Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar bersama anggota DPRD lainnya.
Dari jajaran Pemerintah Kota Padang hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Plt Sekretaris Daerah Raju Minrofa Caniago, para kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, hampir seluruh fraksi di DPRD Kota Padang menyatakan menerima LKPJ Tahun 2025. Namun, penerimaan itu disertai sejumlah catatan dan rekomendasi penting sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi Partai NasDem yang menekankan perlunya perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Fraksi ini juga mendorong penguatan penganggaran berbasis kinerja serta upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi kebijakan dan digitalisasi layanan.
Selain itu, Fraksi NasDem menekankan penguatan sektor unggulan seperti UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Mereka juga menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesiapsiagaan bencana, serta pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi.
Fraksi tersebut turut meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan pelaksanaan program, terutama proyek strategis, serta memperbesar porsi belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus LKPJ, yang telah membahas laporan tersebut secara menyeluruh bersama perangkat daerah.
Ia menyebut berbagai masukan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Fadly juga mengakui bahwa pelaksanaan sejumlah program pembangunan sepanjang 2025 belum berjalan sepenuhnya optimal.
Menurutnya, LKPJ bukan sekadar laporan tahunan, melainkan bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya. Pemerintah Kota Padang, katanya, berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi DPRD agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat luas.
Pos Terkait
Pos Trending
