DPRD Kota Padang Soroti Kinerja Pemko, Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat
PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menunjukkan peran strategisnya dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan menggelar pembahasan intensif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Pembahasan ini menjadi momen penting dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendri Septa dan Wakil Wali Kota Ekos Albar pada periode sebelumnya.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, proses evaluasi dilakukan secara maraton oleh Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Padang sejak 11 hingga 14 Maret 2025. Dalam rapat-rapat tersebut, DPRD tidak hanya mengulas capaian, tetapi juga menyoroti berbagai persoalan krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD terhadap masyarakat. Ia menyebutkan, meski beberapa program telah berjalan baik, namun masih banyak aspek yang membutuhkan perhatian serius, terutama di sektor pendidikan dan pariwisata.
Perjuangkan Nasib Guru Honorer
Salah satu sorotan tajam DPRD adalah kondisi kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih sangat memprihatinkan. Iskandar menyayangkan masih adanya guru yang hanya menerima gaji sebesar Rp250 ribu per bulan, bahkan dengan waktu tunggu pencairan hingga 3 atau 4 bulan.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kualitas pendidikan bergantung pada kesejahteraan tenaga pengajar. Kami di DPRD akan terus memperjuangkan kenaikan gaji guru honorer agar mereka lebih termotivasi dan profesional dalam mendidik generasi bangsa,” tegasnya.
Dorong Pembenahan Sektor Pariwisata
Tak hanya pendidikan, DPRD Kota Padang juga menaruh perhatian pada sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menjelang libur Lebaran 2025, DPRD meminta Pemko Padang melalui dinas terkait untuk meningkatkan fasilitas wisata, menjaga kebersihan dan keamanan, serta memastikan harga makanan dan layanan di lokasi wisata tetap terkendali.
“Jangan sampai ada pungli di objek wisata atau harga kuliner yang mencekik wisatawan. Ini bisa merusak citra Kota Padang sebagai tujuan wisata,” ujar Iskandar.
DPRD Kawal Transparansi dan Akuntabilitas
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan pentingnya LKPJ sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Ia meminta agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami di DPRD akan terus mendorong Pemko Padang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan amanah. Ini sejalan dengan visi Padang Amanah yang diusung Wali Kota Fadly Amran,” ungkapnya.
Dengan pembahasan LKPJ yang dilakukan secara komprehensif, DPRD Kota Padang kembali menunjukkan komitmennya sebagai lembaga legislatif yang berpihak pada kepentingan rakyat. Evaluasi ini juga menjadi pondasi penting dalam menyusun arah kebijakan pemerintahan ke depan demi terwujudnya Kota Padang yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
