BPK Temukan Masalah Perjalanan Dinas 38 SKPD Pemko Pekanbaru, Ada Dugaan Fiktif

Pekanbaru, – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemko Pekanbaru tahun anggaran 2021 menemukan sejumlah persoalan termasuk Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai kondisi senyatanya dan melebihi standar yang ditetapkan pada 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hasil pemeriksaan BPK terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi senyatanya dan melebihi standar yang ditetapkan, menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Riau untuk Komponen Biaya Penginapan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar Rp250.901.910,00
2. Perjalanan Dinas yang Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp61.519.700,00
3. Realisasi Pembayaran Biaya Transportasi Tidak Sesuai dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp15.024.162,00
4. Tumpang Tindih Perjalanan Dinas Sebesar Rp6.240.000,00
5. Pembayaran Uang Harian, Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Melebihi Standar yang Ditetapkan Sebesar Rp39.489.101,00

Baca Juga

BPK Temukan Dugaan Mark Up Harga Pengadaan Seragam SD dan SMP Tanah Datar

07 Mei 2024

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp373.174.873,00. Permasalahan ini disebabkan ara pelaksana perjalanan dinas menyampaikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan realisasinya, dan PPTK masing-masing kegiatan dan PPK SKPD kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban.

BPK merekomendasikan Walikota Pekanbaru agar memerintahkan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada para pelaksana perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut.

1. Sekretariat Daerah sebesar Rp78.954.047,00;
2. Sekretariat DPRD sebesar Rp51.925.641,00;
3. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp26.160.100,00;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp363.540,00;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp12.402.397,00;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.665.092,00;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.531.800,00;
8. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp34.124.508,00;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp216.900,00;
10. Dinas Pertanahan sebesar Rp837.600,00;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.257.100,00;
12. Dinas Sosial sebesar Rp100.000,00;
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp1.299.200,00;
14. Dinas Pendidikan sebesar Rp157.000,00;
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp3.608.200,00;
16. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebesar
    Rp21.079.453,00;
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp952.000,00;
18. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp672.400,00;
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp6.390.400,00;
20. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp903.578,00;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp50.178.300,00;
22. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp3.566.400,00;
23. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp27.806.000,00;
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp961.000,00;
25. Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp280.000,00;
26. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp392.640,00;
27. Kecamatan Binawidya sebesar Rp384.800,00;
28. Kecamatan Bukit Raya sebesar Rp290.800,00;
29. Kecamatan Kulim sebesar Rp1.307.700,00;
30. Kecamatan Limapuluh sebesar Rp1.396.800,00;
31. Kecamatan Marpoyan Damai sebesar Rp2.344.245,00;
32. Kecamatan Payung Sekaki sebesar Rp6.977.100,00;
33. Kecamatan Rumbai sebesar Rp14.615.124,00;
34. Kecamatan Rumbai Barat sebesar Rp2.688.208,00;
35. Kecamatan Rumbai Timur sebesar Rp694.400,00;
36. Kecamatan Sail sebesar Rp790.400,00;
37. Kecamatan Senapelan sebesar Rp2.730.000,00;
38. Kecamatan Sukajadi sebesar Rp2.170.000,00.