PADANG — Plt. Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola BUMD, BLUD, dan Bumdes agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Audy saat menjadi pembicara kunci dalam Lokakarya Penguatan BUMD, BLUD, dan Bumdes di Aula BPKP Sumbar pada Selasa (22/10/2024).
Audy menegaskan, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan desa, perlu ada sinergi yang lebih kuat antara berbagai pihak. “Kita harus terus menggali potensi pengembangan usaha, sehingga BUMD, BLUD, dan Bumdes dapat beroperasi lebih efektif,” ujarnya.
Ia mengidentifikasi lima potensi utama yang perlu diperhatikan oleh BUMD, BLUD, dan Bumdes, termasuk pemahaman demografi untuk menemukan peluang pasar yang tepat, serta bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung program pemerintah. “Mendukung pencapaian RPJMD dan menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan lokal sangatlah penting,” tambah Audy.
Audy berharap lokakarya ini dapat meningkatkan tata kelola BUMD, BLUD, dan Bumdes, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi daerah. Ia juga menyoroti peran BPKP dalam mengawal pembangunan nasional serta penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian harus menjadi landasan BUMD dalam beroperasi, untuk mencapai tujuan peningkatan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tegas Audy.