Aset Rp2,5 Miliar Tak Ditemukan Fisiknya, Sekda Pemkab Solok: Hubungi Kepala BKD

Kabupaten Solok, – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok tahun anggaran 2021 menemukan banyak masalah laporan keuangan termasuk penatausahaan barang milik daerah tidak tertib. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.500.264.452,00 tidak diketahui keberadaan fisiknya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (17/10/2024) terkait tindaklanjut rekomendasi BPK, namun tidak memberikan penjelasan. “Silahkan hubungi Kepala BKD terkait aset dan tindaklanjutnya”, jawab Medison dengan singkat.

Baca Juga

Dukungan Penuh dari Pj Wako Padang, KAN Lubuk Kilangan Bersiap di Penilaian Provinsi dengan Semangat

17 Agu 2024

Sementara Kepala BKD Indra Gusnadi juga dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp juga tidak memberikan penjelasan. “Silakan datang ke kantor, supaya lebih lengkap informasi. Memakai WA ini bisa menimbulkan informasi yg kurang pas pemahamannya bagi anda,” ungkap Kepala BKD Kabupaten Solok itu kepada Wartawan.

Sebagaimana diketahui atas temuan aset tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Solok agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD sesuai dengan kewenangannya. Mengintruksikan delapan Kepala OPD terkait, Kepala Puskesmas Sungai Lasi, dan Kepala Puskesmas Muara Panas untuk menelusuri aset yang tidak
diketahui keberadaannya sebesar Rp2.500.264.452,00.

Laporan BPK menjelaskan penatausahaan Aset Tetap dilakukan dengan menyusun Laporan Inventaris Barang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Kepala OPD selaku Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengamanan dan pemutakhiran data aset tetap sesuai kondisi senyatanya secara periodik. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD mengkoordinir pengelolaan BMD (Aset Tetap) yang dilakukan seluruh Pengguna Barang OPD.

Baca Juga

Gubernur Sumbar Dorong SMKN 1 Lubuk Sikaping Jadi Sekolah Terbaik

05 Jan 2024

Kepala BKD selaku Pembantu Pengelola BMD menginventarisasi kondisi seluruh Aset Tetap secara periodik melalui Pengguna Barang OPD. Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Solok masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel.

Hasil pengujian oleh auditor BPK terhadap penatausahaan BMD yang dilakukan pada tahun 2021 ditemukan masalah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.500.264.452,00 pada delapan OPD dan dua puskesmas tidak diketahui keberadaan fisiknya.

Hasil pemeriksaaan fisik oleh BPK secara uji petik atas aset tetap peralatan dan mesin pada delapan OPD dan dua puskesmas menunjukkan bahwa Pengurus Barang tidak dapat menjelaskan informasi lokasi/ keberadaaan fisik aset tetap.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BPK menyimpulkan hal tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan keuangan daerah atas aset yang tidak diketahui keberadaannya diantaranya sebesar Rp2.500.264.452,00.

PenaHarian.com juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Inspektur Daerah Kabupaten Solok, Deri Akmal dan Bupati Solok, Epyardi Asda dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada (4/9/2024) kemarin terkait tindaklanjut hasil audit BPK pada Pemkab Solok tahun anggaran 2021 – 2023, namun belum merespons hingga berita ini diterbitkan.

(Dayat)