Padang – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman SE, melaksanakan reses masa sidang III tahun 2025 di kantor DPD PDI Perjuangan Kota Padang, Jalan Sumatera Ulak Karang, Sabtu (26/7/2025). Kegiatan ini dihadiri ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kota Padang yang antusias mengikuti jalannya pertemuan.
Dalam kesempatan itu, Albert menyoroti pentingnya keberadaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk dukungan negara bagi pelajar dari keluarga yang kurang mampu. Ia menjelaskan, program bantuan ini dapat diperoleh melalui dua jalur, yakni jalur kementerian dan juga jalur usulan anggota DPRD.
“Program PIP bertujuan agar anak-anak tidak berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Dukungan ini membantu mereka tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang berikutnya,” ujar Albert di hadapan warga.
Albert memaparkan bahwa penyaluran PIP di Sumatera Barat tahun ini mencapai 10 ribu penerima, dengan Kota Padang mendapatkan alokasi terbesar sekitar 3 ribu siswa. Sementara itu, sisanya disebar ke 18 kabupaten dan kota lainnya di Sumbar.
Bantuan PIP yang diberikan berbeda sesuai jenjang pendidikan. Untuk SD sebesar Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, dan tingkat SMA mendapat dukungan terbesar yakni Rp1,8 juta per siswa. Namun, pendaftaran dilakukan lebih awal pada Maret tahun ajaran sebelumnya. Karena itu, siswa di kelas akhir seperti kelas 6 SD, kelas 3 SMP, maupun kelas 3 SMA tidak lagi bisa mendaftar karena sudah lulus saat pencairan berlangsung.
“Penerimaan ini memiliki kriteria yang jelas. Misalnya orang tua penerima bukan ASN, sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau tercatat sebagai penerima bantuan PKH,” terang Albert.
Meski demikian, Albert tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan program. Dengan jumlah penerima yang mencapai jutaan di seluruh Indonesia, kesalahan data terkadang terjadi dan berdampak pada masyarakat. Untuk itu, ia meminta warga segera melapor ke tim pendaftaran apabila menemukan ketidaksesuaian agar bisa cepat diperbaiki.
“Kalau ada masalah dengan data, jangan dibiarkan. Segera sampaikan ke tempat pendaftaran supaya bisa langsung diatasi,” tegasnya.
Reses ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi terkait PIP, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Banyak warga yang menilai program bantuan pendidikan tersebut sangat membantu, terlebih bagi keluarga yang kesulitan biaya sekolah.
Albert menegaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. “Kami ingin memastikan program yang ada benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi anak-anak bangsa,” pungkasnya.