Aksi Nyata DPRD Sumbar: Muhidi Janjikan Perjuangan Aspirasi Warga Lewat Pokir 2026
Padang – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, kembali menunjukkan komitmennya dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sabtu (22/2/2025), Muhidi turun langsung ke Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, untuk menampung keluhan dan harapan warga di dua titik, yakni Masjid Al-Ikwhan Kelurahan Sawahan dan Restoran Sederhana Kelurahan Jati Baru.
Dalam pertemuan bersama masyarakat Kelurahan Sawahan, isu utama yang mencuat adalah kondisi ruas Jalan Andalas yang kerap memicu kecelakaan. Jalan tersebut dinilai sempit, bergelombang, dan berlubang, serta memiliki pembatas jalan yang tak layak. Warga meminta agar pemerintah segera melakukan perbaikan.
Menanggapi hal itu, Muhidi menyatakan siap mendorong usulan tersebut agar segera diproses dan dikoordinasikan dengan Pemko Padang. Ia menegaskan bahwa aspirasi akan dikawal hingga masuk dalam rencana penganggaran tahun 2026.
“Usulan bisa diajukan melalui tim kami. Semua akan diproses sesuai prosedur, jangan diajukan hari ini dan ditanya dua minggu lagi, tentu tidak bisa begitu,” tegas Muhidi.
Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan kebutuhan modal usaha bagi pelaku UMKM. Muhidi menjelaskan bahwa bantuan dalam bentuk pelatihan saat ini memungkinkan untuk direalisasikan. Sedangkan bantuan modal akan menunggu regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub).
“Kalau sudah ada regulasinya, tentu kita akan realisasikan melalui APBD,” ujarnya.
Di Kelurahan Jati Baru, Muhidi juga memperkenalkan salah satu program unggulannya: sekolah satpam gratis bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini menyasar generasi muda dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Silakan mendaftar, akan kita realisasikan tahun berikutnya. Ini bentuk kepedulian kita terhadap masa depan anak muda,” jelas Muhidi.
Warga juga menyampaikan harapan bantuan untuk musala. Muhidi merespons bahwa Pemprov Sumbar memiliki alokasi bantuan untuk musala dengan kisaran Rp 20 juta hingga Rp 50 juta, sesuai ketentuan yang berlaku.
Muhidi menegaskan bahwa Kota Padang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian pokok-pokok pikirannya (Pokir). Seluruh aspirasi warga akan dibawa dalam rapat resmi bersama pemerintah daerah guna diperjuangkan secara optimal.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
