Gubernur Sumbar Turun Tangan, Krisis Air Bersih di Padang Dikebut Tuntas Sebelum Ramadan
PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat menyikapi krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang akibat kekeringan pascabencana hidrometeorologi. Langkah penanganan itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran. Kamis malam, 22 Januari 2026.
Rapat tersebut digelar sebagai respons atas dampak banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Bencana itu menyebabkan kerusakan ekosistem di wilayah hulu sungai, sehingga aliran air dan jaringan irigasi terputus dan berujung pada kekeringan di sejumlah kawasan permukiman.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, melaporkan bahwa kondisi kekeringan telah berdampak langsung pada masyarakat di empat kecamatan, yakni Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah. Di wilayah tersebut, warga mulai kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, pergeseran arah aliran sungai mengakibatkan jaringan irigasi tidak lagi berfungsi optimal. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor pertanian, tetapi juga rumah tangga, karena banyak sumur warga yang mengering dalam beberapa waktu terakhir.
Pemerintah Kota Padang, lanjut Raju, telah melakukan sejumlah langkah darurat. Di antaranya mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki, menyiapkan pembangunan sumur bor dangkal dalam waktu dekat, serta merencanakan pembangunan hidran umum yang terhubung dengan jaringan pipa PDAM.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa persoalan kekeringan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi.
Gubernur juga mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, cuaca panas diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Januari sampai awal Februari 2026. Kondisi itu berpotensi memperparah krisis air jika tidak diantisipasi dengan langkah yang terukur.
Ia meminta dilakukan pemetaan secara rinci terhadap titik-titik yang masih mengalami gangguan penyediaan air bersih. Dengan data yang jelas, intervensi yang dilakukan diharapkan tepat sasaran dan efektif.
Mahyeldi memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Padang, termasuk melakukan back up terhadap kebutuhan yang diperlukan dalam percepatan penanganan kekeringan.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan potensi munculnya persoalan sosial apabila krisis air bersih berlangsung lama. Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat akibat keterbatasan air.
“Kita tidak ingin ada warga yang sampai berebut air bersih. Itu bisa menimbulkan masalah baru. Karena itu, persoalan ini harus segera diselesaikan secara bersama-sama,” ujarnya.
Gubernur Mahyeldi menargetkan penanganan krisis air bersih di Kota Padang dapat rampung sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terkendala kebutuhan air.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, jajaran kepala OPD terkait dari Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, Direktur PDAM Kota Padang, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
