PADANG — Terminal Anak Air yang telah menelan anggaran sekitar Rp92 miliar sejak mulai dibangun pada 2018 hingga 2023, masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Sumatera Barat, yang menilai terminal tipe A tersebut harus segera dioptimalkan sebagai pusat keberangkatan dan kedatangan angkutan umum di Kota Padang.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, mengungkapkan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumbar, Selasa (23/9/2025).
“Bangunan terminal ini sudah sangat memadai. Namun, fungsinya belum optimal karena jumlah kendaraan yang masuk masih sangat sedikit,” ujar Doni.
Menurutnya, kondisi ini merugikan masyarakat karena anggaran besar yang dikucurkan pemerintah menjadi tidak efektif jika terminal tidak dimanfaatkan. Ia menegaskan, minimnya penggunaan Terminal Anak Air turut memicu menjamurnya terminal bayangan di sejumlah titik Kota Padang.
“Bus AKDP dan AKAP lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di tepi jalan, dari Adinegoro hingga kawasan UNP. Ini membuat kemacetan, mengganggu kenyamanan, dan membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.
Doni menilai bahwa optimalisasi Terminal Anak Air perlu didukung oleh kebijakan tegas dari pemerintah provinsi dan perangkat daerah terkait agar seluruh armada angkutan umum masuk ke terminal. Ia juga menyebut Gubernur Sumbar telah berulang kali meminta agar terminal segera diaktivasi, mengingat pembangunan terminal dimulai saat beliau menjabat sebagai wali kota.
Kepala Subbagian Tata Usaha BPTD Kelas II Sumbar, Hendra, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama minimnya aktivitas terminal adalah kondisi akses jalan yang belum memenuhi standar.
“Harusnya ada dua jalur dengan lebar total 24 meter, termasuk median. Namun saat ini jalan hanya sekitar 6 meter, sehingga sulit dilalui bus besar,” paparnya.
Hendra berharap Pemerintah Kota Padang dapat segera menyelesaikan pembebasan lahan agar akses jalan menuju terminal dapat diperlebar dan difungsikan sesuai kebutuhan.
Menanggapi hal itu, Doni mengaku pihaknya akan mendorong kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemko Padang untuk menuntaskan persoalan akses jalan tersebut. Alternatif jalur lain juga akan dipertimbangkan jika memungkinkan.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Hendra Halim, menambahkan bahwa Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) berpotensi membangun akses jalan baru menuju terminal asalkan lahan sudah tersedia.
“Komunikasi intens perlu dilakukan antara Pemko Padang dan pihak balai agar solusi bisa cepat ditemukan,” ujarnya.
Kunjungan ini juga diikuti Wakil Ketua Komisi IV Erick Hamdani, anggota Bakri Bakar, Hendra Halim, Gino Irwan, serta Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Dedy Diantolani.
Dengan berbagai masukan tersebut, Komisi IV DPRD Sumbar berharap Terminal Anak Air dapat segera difungsikan optimal, sehingga mampu mengurai kemacetan dan meningkatkan efektivitas transportasi di Kota Padang.