DPRD Padang Kawal Ketat KUA-PPAS 2026, Utamakan Efisiensi dan Manfaat untuk Masyarakat
PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026. Proses pembahasan yang berlangsung dua hari, Senin–Selasa (4–5/8/2025), difokuskan pada efektivitas penggunaan anggaran dan jaminan bahwa setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Diskusi intensif dilakukan DPRD bersama mitra kerja dari masing-masing komisi. Evaluasi diarahkan pada sejauh mana program prioritas yang diusulkan mampu mendukung visi pembangunan jangka menengah Kota Padang.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, mengungkapkan pihaknya telah menelaah secara mendalam usulan anggaran dari 11 organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, seperti RSUD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, hingga Dinas Pemadam Kebakaran.
“Selama dua hari pembahasan, kami membagi sesi. Hari pertama enam OPD, hari kedua lima OPD. Semua program yang diusulkan merupakan turunan dari RPJMD, sehingga jelas keterkaitannya dengan visi pembangunan kota,” ujarnya.
Iskandar menekankan bahwa keberhasilan anggaran tidak boleh hanya diukur dari serapan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Kalau anggaran besar tapi dampaknya minim, tentu harus ditinjau ulang,” tegasnya.
Selain efisiensi, DPRD juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun. Seluruh OPD penghasil PAD didorong meningkatkan kinerja serta menghadirkan inovasi agar target ambisius itu bisa tercapai.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menilai proses pembahasan KUA-PPAS kali ini berlangsung cukup dinamis. Banyaknya usulan dari OPD membuat legislatif perlu menyeimbangkan antara kebutuhan program dengan kemampuan keuangan daerah.
“Banyak usulan program yang penting dan pantas diperjuangkan. Namun, semua harus proporsional sesuai kondisi fiskal. DPRD tidak bisa serta-merta menyetujui tanpa pertimbangan matang,” jelas Muharlion.
Ia menegaskan perlunya sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, hanya dengan kebersamaan program prioritas bisa berjalan tepat sasaran. “Kami ingin kebersamaan ini terus terjaga agar kebijakan anggaran betul-betul memberi dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dengan sikap ini, DPRD Kota Padang meneguhkan posisinya sebagai pengawal kebijakan anggaran yang efisien, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga kota.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
