Komisi III DPRD Padang Soroti Kebocoran Retribusi Parkir dan Pemanfaatan Aset Daerah
PADANG – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi penggunaan aset menjadi fokus utama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Padang Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini berlangsung selama dua hari, Senin–Selasa (4–5/8/2025), dipimpin Ketua Pansus Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat yang dihadiri Asisten I Pemko Padang, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, DLH, Dinas Kominfo, hingga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, isu kebocoran retribusi parkir mencuat sebagai persoalan mendesak. Komisi III meminta transparansi dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir di bawah Dinas Perhubungan.
“Kami ingin penerimaan retribusi parkir dikelola bersih dan profesional, tanpa celah penyimpangan. Target PAD harus tercapai sesuai aturan,” tegas Helmi Moesim.
Terkait pembangunan, Komisi III belum merekomendasikan proyek baru untuk tahun depan. Pemerintah kota diminta memprioritaskan penataan serta pemanfaatan optimal gedung dan fasilitas yang selama ini terbengkalai. “Bangunan yang ada harus dimaksimalkan dulu sebelum membahas pembangunan baru,” tambahnya.
Rapat juga membicarakan pengadaan becak motor operasional guna mendukung Lembaga Pengelola Sampah (LPS) serta peningkatan sektor periklanan, khususnya reklame dan media luar ruang yang menjadi kewenangan Dinas Kominfo dan Bappeda.
Wakil Ketua DPRD Padang, Osman Ayub, mengingatkan OPD penghasil PAD untuk mengedepankan pelayanan publik. “Jika pelayanan prima, kepercayaan masyarakat meningkat. Dampaknya akan langsung terlihat pada pertumbuhan pendapatan daerah dan keberlanjutan program strategis, termasuk PPPK,” ujarnya.
Selain Helmi dan Osman, rapat turut dihadiri anggota Komisi II DPRD Padang seperti Yendril, Wahyu Hidayat, Amril Amin, Muhammad Tommy Arby Rumengan, Manufer Putra Firdaus, Rafdi, Mukhlis, Wismar Panjaitan, Zalmadi, dan Ja’far.
Hasil pembahasan ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan arah kebijakan fiskal Kota Padang, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar lebih efisien dan akuntabel.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
