Bangun Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ajak Stakeholder Samakan Persepsi di Musrenbang RKPD 2026
PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Ajakan ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Auditorium Istana Gubernuran, Selasa (15/04/2025).
Dalam sambutannya, Mahyeldi menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2026 akan berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2029, sebagai kelanjutan dari berbagai capaian selama periode RPJPD sebelumnya yang berakhir tahun 2024.
“Seluruh kepala daerah, instansi vertikal, dan BUMN di Sumbar harus menyatukan persepsi dalam menyusun RKPD ini. Dukungan dari kabupaten/kota sangat menentukan keberhasilan kita. Selain itu, kita juga perlu mengoptimalkan peran perantau Minang dalam pembangunan daerah,” tegas Mahyeldi.
Mengusung visi “Sumatera Barat yang Maju dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya”, Pemprov Sumbar menargetkan RKPD 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan melalui sejumlah prioritas. Di antaranya pemerataan pendidikan dan kualitas kesehatan, penguatan sektor pangan dan ekonomi hijau, pembangunan nagari dan desa, peningkatan daya saing pariwisata serta penguatan ekonomi kreatif dan UMKM.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya membangun Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis wilayah barat Indonesia, serta memperkuat ketahanan infrastruktur dan kebencanaan.
Kegiatan Musrenbang ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara daring. Dalam paparannya, Bima mengingatkan para kepala daerah untuk memahami visi Presiden RI Prabowo Subianto melalui buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi antarpemerintah untuk mewujudkan Asta Cita secara nasional.
“Semua kebijakan Presiden memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Karena itu, pemahaman yang utuh sangat penting sebelum menyusun anggaran dan program kerja,” ujar Bima.
Ia juga mengapresiasi pencapaian Pemprov Sumbar dalam menekan angka kemiskinan hingga 5,97 persen, di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, ia menyoroti perlunya upaya lebih dalam mengurangi pengangguran dan menurunkan angka stunting yang masih di atas rata-rata nasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, menekankan agar RKPD Sumbar 2026 mengacu pada RKP Nasional 2026 yang menitikberatkan pada isu pangan, energi, serta ekonomi yang inklusif dan produktif.
“Sumbar juga harus memberi perhatian pada ketahanan iklim, penanggulangan bencana, dan reforma agraria. Tiga hal ini sangat penting dan harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan tahun depan,” tuturnya.
Musrenbang RKPD Sumbar 2026 ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Ketua DPRD Sumbar Muhidi beserta para wakil ketua, seluruh bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, kepala OPD, instansi vertikal, BUMN, serta pimpinan perguruan tinggi dan Bappeda se-Sumbar.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
