Tiga Daerah di Sumbar Jadi Lokasi Sekolah Rakyat, Lima Puluh Kota Resmi Masuk Daftar Pembangunan
JAKARTA — Pemerintah Pusat kembali menambah satu daerah di Sumatera Barat (Sumbar) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah sebelumnya ditetapkan di Kabupaten Solok dan Dharmasraya, kini giliran Kabupaten Lima Puluh Kota yang resmi bergabung dalam program pendidikan nasional tersebut.
Kepastian ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, usai menghadiri pertemuan dengan Bupati Lima Puluh Kota dan Bupati Solok bersama jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (11/11).
“Alhamdulillah, hasil koordinasi kami membuahkan hasil. Sumatera Barat kini mendapatkan tambahan satu lokasi lagi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujar Vasko di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis merupakan kunci utama dalam mempercepat realisasi program prioritas nasional. Vasko menilai kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata dari komitmen daerah untuk memperjuangkan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus aktif dan responsif. Semakin cepat kita menyiapkan lahan dan dukungan teknis, maka semakin cepat pula masyarakat menikmati manfaatnya,” tegasnya.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai program Sekolah Rakyat akan menjadi angin segar bagi peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera di wilayahnya.
“Ini kesempatan besar bagi anak-anak kami di Lima Puluh Kota untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh agar pembangunan bisa segera berjalan,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama mereka yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah tersebut berkonsep berasrama penuh dan mencakup pendidikan dari tingkat SD hingga SMA. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya sekolah, asrama, hingga fasilitas pendukung, akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Setiap unit Sekolah Rakyat diperkirakan menelan biaya pembangunan sekitar Rp200 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan ruang belajar, asrama, sarana olahraga, serta fasilitas penunjang lainnya guna menciptakan lingkungan pendidikan yang layak dan setara bagi seluruh anak bangsa.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
