Tegak Lurus Dukung Swasembada Pangan, Gubernur Mahyeldi Siap Kawal Pengalihan Penyuluh ke Pusat

PenaHarian.com
14 Jul 2025 17:23
2 menit membaca

PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025. Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian dari daerah ke pemerintah pusat, yang diyakini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian nasional.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menjadi narasumber dalam Rakernas II Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Tahun 2025 di Palembang, Senin (14/7/2025). Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arah pembangunan Sumbar ke depan yang telah dirancang dalam Program Unggulan (Progul) ke-2 RPJMD Sumbar 2025–2030, yaitu “Gerak Cepat Sumbar Sejahtera”. Program ini menempatkan Sumbar sebagai lumbung pangan nasional berbasis ekonomi berkelanjutan.

Mahyeldi menilai bahwa penyuluh pertanian adalah ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan. Dengan ditariknya kepegawaian mereka ke pemerintah pusat, diharapkan efektivitas kinerja mereka akan meningkat signifikan, terutama dalam memberikan pendampingan teknis kepada petani. Hal ini, menurutnya, akan berdampak langsung pada produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani.

Lebih lanjut, Mahyeldi mengungkapkan bahwa kinerja penyuluh telah menunjukkan hasil nyata di lapangan. Ia mencontohkan lonjakan signifikan pada realisasi tanam padi dan jagung di Sumbar selama bulan Juli 2025. Dari target 578.859 hektare tanam padi tahun ini, hingga akhir Juni baru tercapai 9.038 hektare. Namun pada Juli, terjadi lonjakan sebesar 36.202 hektare, sehingga total realisasi mencapai 45.554 hektare. Tren positif serupa juga terjadi pada tanaman jagung.

Ia menilai capaian tersebut sebagai bukti konkret dari peran penting penyuluh dalam menggerakkan para petani menuju peningkatan produksi. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar secara tegas menyatakan siap mengawal proses pengalihan kepegawaian penyuluh dari daerah ke pusat sebagai bagian dari strategi besar membangun kedaulatan pangan nasional.

“Kita tegak lurus dengan arahan Presiden dan siap memfasilitasi seluruh proses demi keberhasilan Inpres Nomor 3 Tahun 2025. Sumbar siap mengambil bagian dalam perjuangan mewujudkan swasembada pangan Indonesia,” tegas Mahyeldi mengakhiri pernyataannya.

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.