Padang, – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pemulihan 4.876 UMKM terdampak bencana melalui program Klinik UMKM Minang Bangkit saat menghadiri peresmian oleh Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Y Moraza, di halaman Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Jumat (23/1/2026).
Menurut Muhidi, kehadiran Klinik UMKM Minang Bangkit menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM, terlebih dengan kehadiran langsung wakil menteri dalam peresmian tersebut.
Ia menegaskan, program ini memprioritaskan pendampingan bagi UMKM terdampak bencana, namun tetap membuka kesempatan bagi pelaku UMKM lainnya untuk memperoleh layanan serupa. Yang terpenting, kata dia, klinik tersebut bekerja secara fokus dan berkelanjutan.
Muhidi menjelaskan, konsep Klinik UMKM Minang Bangkit dirancang seperti layanan kesehatan, yakni melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi usaha pelaku UMKM. Dari pemeriksaan itu, akan diketahui persoalan yang dihadapi, kebutuhan yang diperlukan, serta langkah konkret agar usaha dapat bangkit dan berkembang kembali.
Pendekatan ini mencakup identifikasi masalah usaha, analisis kebutuhan pendampingan, hingga pemberian rekomendasi yang aplikatif. Dengan konsep tersebut, pemulihan UMKM diharapkan tidak sebatas seremonial, melainkan memberikan dampak nyata dalam jangka panjang.
Muhidi juga mengimbau pelaku UMKM, khususnya yang terdampak bencana, agar memanfaatkan fasilitas klinik ini secara optimal sebagai sarana pemulihan dan peningkatan kapasitas usaha.
Di tempat yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menilai Klinik UMKM Minang Bangkit sejalan dengan kebutuhan masyarakat Sumbar yang tengah berupaya bangkit dari dampak bencana.
Berdasarkan data, dari total 740.347 UMKM di Sumatera Barat, sebanyak 4.876 UMKM tercatat terdampak langsung bencana. Selain itu, 11.107 pelaku UMKM yang merupakan nasabah perbankan juga terdampak secara langsung maupun tidak langsung.