Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi Ditargetkan Beroperasi 2031, Berpeluang Dipercepat
JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi dapat diselesaikan dan mulai beroperasi pada tahun 2031, dengan catatan seluruh tahapan perencanaan hingga konstruksi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Target tersebut disampaikan dalam rapat lanjutan percepatan pembangunan ruas tol tersebut di Kementerian Pekerjaan Umum. Rabu (3/2/2026).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng, menyampaikan bahwa selain target 2031, terdapat peluang percepatan pengoperasian menjadi tahun 2029. Namun hal itu sangat bergantung pada kesiapan teknis, dukungan pendanaan, serta solidnya koordinasi lintas sektor sejak tahap awal pelaksanaan.
Dalam rapat tersebut juga diungkapkan bahwa kebutuhan investasi untuk pembangunan Jalan Tol Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun. Pembangunan ruas tol ini akan dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan dari pemerintah.
Sejumlah tahapan teknis telah dan sedang dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan, di antaranya survei topografi, survei geoteknik, serta penyusunan rekomendasi teknis. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan pembangunan berjalan aman, efisien, dan sesuai standar yang ditetapkan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam kesempatan yang sama menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi. Ia menilai proyek ini sangat dibutuhkan daerah dan menjadi bagian penting dari proyek strategis nasional.
Menurut Mahyeldi, keberadaan jalan tol ini akan memberikan solusi jangka panjang bagi peningkatan konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat. Selain itu, tol tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada jalur nasional Padang–Bukittinggi yang selama ini kerap terganggu akibat bencana banjir dan longsor.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung seluruh tahapan pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah, termasuk dalam hal koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap proses yang diperlukan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana.
Rapat lanjutan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pembangunan infrastruktur strategis dapat terlaksana secara terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Selain unsur pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum, rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, perwakilan Kementerian Kehutanan RI, Direktur Utama Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
