Gubernur Mahyeldi dan Menteri PPPA Resmikan UPTD PPPA serta Rumah Perlindungan
SIJUNJUNG – Mahyeldi Ansharullah bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifatul Choiri Fauzi, meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) dan Rumah Perlindungan Sementara (RPS) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Muaro, Sijunjung. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan di daerah tersebut, Rabu (18/02/2026).
Peresmian fasilitas ini menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak. Kehadiran UPTD PPPA dan RPS diharapkan mampu menghadirkan sistem layanan yang lebih terpadu dan mudah diakses masyarakat.
Fasilitas tersebut dibangun melalui Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dirancang sebagai pusat layanan menyeluruh. Layanan yang tersedia meliputi penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis bagi korban kekerasan, menggantikan kondisi sebelumnya yang masih terbatas dari sisi sarana.
Penguatan layanan ini menjadi semakin mendesak mengingat sepanjang 2025 tercatat 310 kasus kekerasan di Kabupaten Sijunjung. Dari jumlah tersebut, 230 kasus menimpa anak-anak, sementara 80 kasus lainnya dialami perempuan.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan bahwa peresmian ini bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan bentuk kesiapan negara dalam melindungi masyarakat rentan. Ia menekankan bahwa UPTD dan RPS harus menjadi tempat pertama yang memberikan rasa aman, pendampingan, dan pemulihan bagi korban.
Ia juga mengungkapkan bahwa secara nasional angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Berdasarkan survei, satu dari empat perempuan dan satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dengan berbagai faktor pemicu seperti persoalan ekonomi, pola asuh, pengaruh lingkungan dan media sosial, serta pernikahan usia anak.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa keberadaan fasilitas ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam melindungi generasi masa depan. Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak merupakan investasi jangka panjang yang harus didukung dengan layanan yang aman dan memadai.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan ketahanan keluarga dan pendidikan karakter sebagai langkah pencegahan, guna menekan angka kekerasan di masa mendatang. Acara peresmian turut dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah terkait.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
