
Jakarta, Senin (2 Februari 2026) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) resmi memperkuat kerja sama internasional dengan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) atau Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swiss. Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.
MoU ditandatangani langsung oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, bersama Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, Senin (2/2).
Kerja sama ini dirancang untuk jangka waktu lima tahun ke depan dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat peran lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.
Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan bahwa kemitraan dengan SECO diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK. Selain itu, kerja sama ini juga memperkuat posisi BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional, termasuk mendukung proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Kerja sama ini mendukung upaya transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola melalui penguatan peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel,” ujar Isma Yatun.
Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.
Dalam pelaksanaannya, kerja sama BPK dan SECO akan didukung oleh sejumlah implementing agency yang relevan, di antaranya International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).
Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari komitmen BPK RI untuk terus memperluas kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan strategis ini, BPK menegaskan komitmennya dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.